Rental Genset Untuk Sekolah dalam kondisi dan situasi tertentu merupakan solusi terbaik yang dapat mengatasi permasalahan kekurangan atau ketiadaan sumber tenaga listrik. Salah satu kondisi di mana sewa genset sangat diperlukan adalah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK seperti yang diliput situs ValidNews.co berikut ini.
Rental Genset Untuk Sekolah
Kepala BNSP-Kemendikbud Bambang Supriyadi membenarkan jika masih ada sekolah yang belum memiliki infrastruktur pendukung UNBK. Karena itu, beberapa di antaranya diputuskan tidak menggelar UNBK, alias tetap melakukan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).
Agar tetap bisa menggelar UNBK di sebanyak mungkin sekolah, di tengah keterbatasan yang ada, Kemendikbud mengaku sudah menemukan solusinya. Salah satunya dengan menerapkan sharing fasilitas dengan sekolah lain.
Menurutnya, kebanyakan alasan sekolah belum bisa melaksanakan UNBK adalah belum memiliki fasilitas komputer. Untuk itu, siswa dari sekolah yang belum memadai fasilitasnya, dimungkinkan untuk menumpang ikut UNBK di sekolah lain yang telah dilengkapi sarana komputer.
“Menurut kami, kebijakan ini bagus juga untuk sekolah, agar budaya berbagi bisa berjalan,” katanya.
Ia menuturkan, hingga saat ini sudah ada 16 provinsi yang cakupan pelaksanaan UNBK untuk tingkat SMA/MA mencapai 100%, sedangkan tingkat SMK ada 18 provinsi dan tingkat SMP ada dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta.
Baca: Sewa Genset Bulanan
Untuk UNBK tingkat SMP/MTs, baru dua provinsi yang 100% dapat menggunakan sistem itu. UN SMK sendiri, sedianya akan diselenggarakan pada 2 April hingga 5 April.
Sementara untuk SMA/MA digelar pada 9 hingga 12 April dan UN susulan SMK/SMA/MA pada 17 April hingga 18 April. Untuk SMP/MTs, UN akan diselenggarakan pada 23 hingga 26 April dan susulannya pada 8 hingga 9 Mei.
Penguatan Aplikasi
Sejalan dengan itu, Bambang menuturkan, pihaknya juga terus melakukan perbaikan dalam hal verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Dikatakannya, dinas pendidikan harus melakukan verifikasi secara tepat dan akurat dan tidak boleh mewajibkan UNBK tanpa melakukan verifikasi kelayakan.
Baca: Sewa Genset Mingguan
Selain itu, penguatan aplikasi UNBK mutlak dilakukan dengan pendistribusian beban server yang merata, agar server tidak kelebihan beban (overload). “UNBK tahun 2019 ini kita yakin pasti akan lebih baik dari tahun sebelumnya,” cetusnya.
Penyempurnaan fasilitas pendukung UNBK juga dilakukan dinas-dinas pendidikan di sejumlah daerah. Seperti yang dituturkan Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Firman misalnya. Ia menyatakan pihaknya terus memperbanyak tenaga proktor yang menangani server di tingkat provinsi.
Saat ini jumlah proktor yang sudah tersebar di 27 titik di Jawa Barat. Ia yakin, jumlah pertanyaan dan keluhan dari sekolah bakal menurun di tahun sekarang.
Dari segi infrastruktur, sekolah-sekolah di Jawa Barat menurut Firman sudah memenuhi standar operasional prosedur.
Rental Genset untuk menanggulangi padamnya listrik pun sudah disiapkan, guna menunjang operasional komputer. Lalu pihak sekolah sekarang sudah berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) supaya sekolah-sekolah di wilayah PLN tersebut terjamin sumber listriknya.
Disdik Jabar juga melatih tim Help Desk. Tim ini yang berfungsi mengatasi permasalahan selama berlangsungnya UNBK. Mereka sebelumnya sudah diberi pelatihan serta petunjuk teknis tentang apa yang harus dilakukan bila suatu kendala terjadi. SDM Help Desk berasal dari sekolah-sekolah yang ditugaskan di kantor provinsi.
Selain di tingkat provinsi, konsep ini juga diterapkan di tingkat kabupaten. Konsep tersebut sudah berjalan sejak 2018 sebagai upaya pencegahan agar kesalahan-kesalahan pada tahun 2017 tidak terulang kembali.
“Karena pada tahun 2017 mereka tidak berposko di Provinsi atau kabupaten, tapi di sekolah masing-masing. Ketika ada kendala kami sangat sulit berkomunikasi, namun sekarang sejak ditarik ke provinsi dan hasilnya lebih baik,” ungkap Firman saat dihubungi Validnews, Rabu (21/2).
Baca pula: Sewa Genset Harian
Persiapan pun dilakukan dalam hal menjawab soal bersifat Higher Order Thinking Skill (HOTS) atau soal dengan kemampuan analisis tinggi. Khusus untuk ini, Firman mengatakan dari jauh-jauh hari sudah melatih pengawas dan guru. Mereka dilatih untuk mengajarkan anak supaya terbiasa dengan soal yang memiliki daya nalar tinggi. Guru juga dilatih bagaimana cara membuat soal HOTS yang benar.
Selain itu Firman dan pihaknya juga memiliki bidang yang fokus untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas yakni bidang Guru Tenaga Kependidikan (GTK). Bidang tersebut bertugas meningkatkan kompetensi pengawas, guru, kepala sekolah, termasuk tata usaha.
Di level sekolah, Kepala Sekolah SMA Negeri 42 Jakarta Sony Juhersoni mengaku tak pernah puas dalam menyelenggarakan UNBK. Karenanya, sekolah unggulan di Jakarta ini terus mengupayakan agar pelaksanaan UNBK itu sukses dengan meraih prestasi gemilang.
Sony menjelaskan, pihaknya menggelar pelbagai kegiatan dilakukan para guru sekolah dalam forum-forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tujuannya meningkatkan kemampuan dalam menghadapi UNBK.
“Baik di sanggar maupun di provinsi, para guru akan berlatih bersama dengan guru-guru dari luar wilayah,” tutur Sony.
Sementara khusus siswa peserta ujian, pihak sekolah sengaja melibatkan narasumber yang berkompoten di bidangnya dari luar sekolah. Tenaga professional yang didatangkan dari luar ini membantu sekolah dalam membedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sehingga mempermudah siswa dalam menghadapi materi soal.
Hal ini diakuinya menjadi langkah yang dilakukan sekolah untuk menghadapi soal bernalar tinggi, selain mengelar try-out dan pemantapan materi.
Standar Ganda
Dengan segala tantangan dan kerumitannya, kebergemingan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan UNBK diangap sebagai keangkuhan. Ombudsman RI menilai pemerintah memukul rata penyelenggaraan UNBK, tanpa memikirkan dampak yang dialami peserta ujian. Atas sikap pemerintah itu, ORI mendorong Kemendikbud untuk membuat aturan pembeda atau yang disebut dengan standar ganda dalam penyelenggaraan UNBK.
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bidang Pendidikan Ahmad Suaedy mengatakan, standar ganda yang dimaksud bertujuan untuk membedakan mana sekolah yang sudah siap dan mana yang belum siap, dalam hal sarana dan prasarana pendukung.
Nantinya, lanjut Suaedy hasil klasifikasi sekolah ini kemudian bisa diwujudkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud), sebagai landasan penentu penyelenggaraan. Pemerintah juga diminta melengkapi fasilitas komputer dan jaringan internet di sekolah-sekolah.
Kemudian, pemerintah juga diminta memberikan prioritas pada daerah yang belum siap ini untuk diberikan fasilitas supaya lebih siap, misalnya dibantu dengan hibah dan komputer, hingga akses internet.